JAKARTA - Komando Pertahanan Udara Nasional (Kohanudnas) meminta kewenangan penindakan pelanggaran wilayah udara nasional oleh pesawat asing. Kohanudnas berharap dapat memegang kendali pengerahan pesawat-pesawat tempur sergap seperti Sukhoi, F-16, maupun F-5 Tiger, jika dideteksi ada penerbangan gelap (Black Flight).
"(Usulan ini) sedang dibicarakan TNI AU. Tunggu saja keputusannya seperti apa," kata Panglima Kohanudnas Marsda Dradjad Rahardjo usai pengarahan Panglima TNI di markas Kohanudnas, Jakarta, Rabu (18/3).
Mekanisme prosedur yang saat ini berjalan adalah ketika radar menangkap pelanggaran udara, Kohanudnas melaporkan ke Markas Besar TNI. Kemudian baru dilimpahkan ke TNI AU untuk diambil tindakan penyergapan.
"Proses alih komando pengendaliannya terlalu lama," kata dia. Dia yakin, jika jajarannya memiliki kewenangan menggerakan pesawat tempur, responsnya akan lebih cepat jika ada pelanggaran wilayah udara dari negara lain. "Respons yang cepat akan mengurangi pelanggaran," kata dia.
Dia mengibaratkan, radar sebagai mata negara. Sedangkan pesawat tempur dan rudal menjadi tangan dan kaki untuk memukul mundur musuh. Dari data Kementerian Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Polhukam), sepanjang 2008 tercatat 28 kali pelanggaran wilayah udara. Dradjad mengungkapkan, mayoritas pelanggaran terjadi di wilayah Tarakan, Kalimantan Timur yang berbatasan dengan Malaysia.
Penambahan Radar
Panglima TNI Jenderal Djoko Sansoto mengatakan, TNI tengah membicarakan langkah pendeteksian pelanggaran udara secara dini dan akurat. Terhadap pelanggaran yang terjadi, militer telah melaporkan pada kementerian Polhukam. Dilanjutkan ke Departemen Luar Negeri yang langsung mengirim nota protes diplomatik.Djoko mengakui, radar yang dimiliki masih minim, khususnya di wilayah timur. Masih banyak wilayah udara yang tidak terpantau radar (blank spot). Akibatnya, benda asing yang terbang, bisa luput dari penjejakan radar. "Beberapa tahun ke depan TNI akan menambah radar di Indonesia timur," katanya.
Rencananya, radar buatan Thales, Prancis akan dipasang di Merauke tahun depan. Satu tahun berikutnya pemasangan giliran wilayah Saumlaki. Terakhir, radar dipasang di Timika, Papua pada 2012.
Sumber : JURNAS
Kamis, 19 Maret 2009
Kohanudnas Minta Kewenangan Penindakan Black Flight
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
-
Pada hari Rabu 24 Juni 2009 Casa TNI AL U-621 yang berada di bawah Wing Udara II mendeteksi konvoi kapal Induk US Navy di perairan Natuna ya...
-
Jumlah 10 kapal selam jadi prioritas anggaran (foto : Antara) Jakarta, Kompas - Kementerian Pertahanan memperkirakan, kebutuhan anggaran p...
-
SRAGEN - Kamis (17/9) pagi tadi sekitar pukul 10.30 dikhabar kembali terjadi kecelakaan pesawat TNI AU di Kampung Gulon, Desa Jati, Kecamata...
-
JAKARTA - Teknologi kapal selam Indonesia sudah ketinggalan dibandingkan negara tetangga Malaysia. Karena itu, TNI AL menginginkan kapal sel...
-
SAMARINDA - Jajaran TNI akan segera membangun pangkalan udara (Lanud) di Kabupaten Berau (Kalimantan Timur), maksud pembangunan lanud ini be...
-
MADIUN - Pesawat-pesawat tempur Hawk-109 dan 209 dari Skadon Udara 12 Lanud Pekanbaru, Riau sukses melaksanakan latihan Air Refueling (Pengi...
-
Tak disangka musibah kembali datang menjelang hari jadi TNI AU. Senin, 6 April 2009 lalu menjadi hari yang kelabu atas tewasnya 18 personel ...
-
Di pagi buta yang masih sunyi dan dingin, tidak biasanya anggota Skadron Udara 1 sudah melaksanakan apel pagi. Dengan tergesa-gesa mereka me...
-
Moskow (ANTARA News) - Rosoboronexport telah menandatangani persetujuan untuk menjual enam jet tempur Su-30 Flanker-C dan 18 tank amfibi BMP...
-
PARIS - Menteri Pertahanan Juwono Sudarsono, Kamis (16/4), beserta rombongan, melakukan kunjungan kerja ke Menteri Pertahanan Perancis Hervĕ...
Tidak ada komentar:
Posting Komentar