
JAKARTA - Komando Pertahanan Udara Nasional (Kohanudnas) meminta kewenangan penindakan pelanggaran wilayah udara nasional oleh pesawat asing. Kohanudnas berharap dapat memegang kendali pengerahan pesawat-pesawat tempur sergap seperti Sukhoi, F-16, maupun F-5 Tiger, jika dideteksi ada penerbangan gelap (Black Flight).
"(Usulan ini) sedang dibicarakan TNI AU. Tunggu saja keputusannya seperti apa," kata Panglima Kohanudnas Marsda Dradjad Rahardjo usai pengarahan Panglima TNI di markas Kohanudnas, Jakarta, Rabu (18/3).
Mekanisme prosedur yang saat ini berjalan adalah ketika radar menangkap pelanggaran udara, Kohanudnas melaporkan ke Markas Besar TNI. Kemudian baru dilimpahkan ke TNI AU untuk diambil tindakan penyergapan.
"Proses alih komando pengendaliannya terlalu lama," kata dia. Dia yakin, jika jajarannya memiliki kewenangan menggerakan pesawat tempur, responsnya akan lebih cepat jika ada pelanggaran wilayah udara dari negara lain. "Respons yang cepat akan mengurangi pelanggaran," kata dia.
Dia mengibaratkan, radar sebagai mata negara. Sedangkan pesawat tempur dan rudal menjadi tangan dan kaki untuk memukul mundur musuh. Dari data Kementerian Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Polhukam), sepanjang 2008 tercatat 28 kali pelanggaran wilayah udara. Dradjad mengungkapkan, mayoritas pelanggaran terjadi di wilayah Tarakan, Kalimantan Timur yang berbatasan dengan Malaysia.
Penambahan Radar
Panglima TNI Jenderal Djoko Sansoto mengatakan, TNI tengah membicarakan langkah pendeteksian pelanggaran udara secara dini dan akurat. Terhadap pelanggaran yang terjadi, militer telah melaporkan pada kementerian Polhukam. Dilanjutkan ke Departemen Luar Negeri yang langsung mengirim nota protes diplomatik.Djoko mengakui, radar yang dimiliki masih minim, khususnya di wilayah timur. Masih banyak wilayah udara yang tidak terpantau radar (blank spot). Akibatnya, benda asing yang terbang, bisa luput dari penjejakan radar. "Beberapa tahun ke depan TNI akan menambah radar di Indonesia timur," katanya.
Rencananya, radar buatan Thales, Prancis akan dipasang di Merauke tahun depan. Satu tahun berikutnya pemasangan giliran wilayah Saumlaki. Terakhir, radar dipasang di Timika, Papua pada 2012.
Sumber : JURNAS
Kamis, 19 Maret 2009
Kohanudnas Minta Kewenangan Penindakan Black Flight
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
-
Tim Petembak TNI Angkatan Darat berhasil mengukir prestasi sebagai Juara Umum Lomba Tembak Asean Army Rifle Meet (AARM)-18 tahun 2008, di ko...
-
Jakarta - Komandan Pusat Pendidikan (Pusdik) Kopassus Kolonel Ricky Samuel menjadi salah satu korban tewas akibat jatuhnya heli TNI AD Bolko...
-
MENTERI Pertahanan (Menhan) Juwono Sudarsono mengakui masih ada nepotisme maupun korupsi di tubuh Departemen Pertahanan (Dephan) dan TNI. Na...
-
JAKARTA - Wakil Ketua Komisi I DPR RI bidang Pertahanan, Yusron Ihza Mahendra, di Jakarta, Minggu (7/6), mengungkapkan, armada perang Republ...
-
P2 Komando produksi Surya Sentra Ekajaya JAKARTA – Dalam rangka meningkatkan industri pertahanan ...
-
JAKARTA - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono akan meresmikan Universitas Pertahanan Indonesia atau Indonesian Defense University yang dipraka...
-
SEBATIK - Sejumlah anggota pasukan khusus Intai Amfibi-1 (Taifib-1) Marinir, melakukan terjun tempur freefall dari pesawat Casa NC-212 milik...
-
Latihan Bersama (Latma) Operasi Udara antara TNI Angkatan Udara dengan Tentara Udara Diraja Malaysia (TUDM) telah berakhir yang ditandai den...
-
Ada jagoan terbaru saat mengunjungi stand BUMN Industri Strategis dalam pameran Indo Defence & Aerospace 2008 di Bandara Halim Perdanaku...
-
SURABAYA - Enam perwira Angkatan Laut (AL) Singapura mengunjungi markas komando (mako) Brigif-1 Marinir di Gedangan, Sidoarjo, Rabu (30/6). ...
Tidak ada komentar:
Posting Komentar