
JAKARTA - Komando Pertahanan Udara Nasional (Kohanudnas) meminta kewenangan penindakan pelanggaran wilayah udara nasional oleh pesawat asing. Kohanudnas berharap dapat memegang kendali pengerahan pesawat-pesawat tempur sergap seperti Sukhoi, F-16, maupun F-5 Tiger, jika dideteksi ada penerbangan gelap (Black Flight).
"(Usulan ini) sedang dibicarakan TNI AU. Tunggu saja keputusannya seperti apa," kata Panglima Kohanudnas Marsda Dradjad Rahardjo usai pengarahan Panglima TNI di markas Kohanudnas, Jakarta, Rabu (18/3).
Mekanisme prosedur yang saat ini berjalan adalah ketika radar menangkap pelanggaran udara, Kohanudnas melaporkan ke Markas Besar TNI. Kemudian baru dilimpahkan ke TNI AU untuk diambil tindakan penyergapan.
"Proses alih komando pengendaliannya terlalu lama," kata dia. Dia yakin, jika jajarannya memiliki kewenangan menggerakan pesawat tempur, responsnya akan lebih cepat jika ada pelanggaran wilayah udara dari negara lain. "Respons yang cepat akan mengurangi pelanggaran," kata dia.
Dia mengibaratkan, radar sebagai mata negara. Sedangkan pesawat tempur dan rudal menjadi tangan dan kaki untuk memukul mundur musuh. Dari data Kementerian Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Polhukam), sepanjang 2008 tercatat 28 kali pelanggaran wilayah udara. Dradjad mengungkapkan, mayoritas pelanggaran terjadi di wilayah Tarakan, Kalimantan Timur yang berbatasan dengan Malaysia.
Penambahan Radar
Panglima TNI Jenderal Djoko Sansoto mengatakan, TNI tengah membicarakan langkah pendeteksian pelanggaran udara secara dini dan akurat. Terhadap pelanggaran yang terjadi, militer telah melaporkan pada kementerian Polhukam. Dilanjutkan ke Departemen Luar Negeri yang langsung mengirim nota protes diplomatik.Djoko mengakui, radar yang dimiliki masih minim, khususnya di wilayah timur. Masih banyak wilayah udara yang tidak terpantau radar (blank spot). Akibatnya, benda asing yang terbang, bisa luput dari penjejakan radar. "Beberapa tahun ke depan TNI akan menambah radar di Indonesia timur," katanya.
Rencananya, radar buatan Thales, Prancis akan dipasang di Merauke tahun depan. Satu tahun berikutnya pemasangan giliran wilayah Saumlaki. Terakhir, radar dipasang di Timika, Papua pada 2012.
Sumber : JURNAS
Kamis, 19 Maret 2009
Kohanudnas Minta Kewenangan Penindakan Black Flight
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
-
Salah satu Rangkaian Latihan Bido Gesit 2010 Lanud Pekanbaru yaitu rebut cepat Pangkalan yang di kuasai musu...
-
JAKARTA - Kepala Staf TNI Angkatan Darat Jenderal TNI Agustadi Sasongko Purnomo menerima Kontingen petembak TNI AD usai mengikuti perlombaan...
-
Jakarta - Kementerian Pertahanan Indonesia dan Departemen Pertahanan Amerika Serikat, Kamis, menandatangani Penataan Kerangka Kerja bagi Keg...
-
Beberapa rudal dan munisi Sukhoi YOGYAKARTA - TNI AU akan membeli persenjataan berupa rudal dan amunisi udara senilai 90 juta dolar untuk pe...
-
PUSPEN TNI - TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) telah menjadi model gerakan pembangunan masyarakat pedesaan yang bersifat “bottom up”, dala...
-
detikNews-Yogyakata - Saat melakukan penangkapan terhadap kelompok Abdullah Sunata Cs, Densus 88 menggerebek dua lokasi. Dari dua lokasi ter...
-
(Adshit Al Qusayr, 26/10) Menjelang purna tugas sebagai Sector East Commander (Komandan Sektor Timur) UNIFIL, Brigadir Jenderal Medina Ferna...
-
Program pengadaan pesawat MRCA (Multi-Role Combat Aircraft) RMAF Malaysia tengah memasuki tahap tender akhir, salah satu kandidat pesaw...
-
JAKARTA - PT Pindad hari ini kembali menyerahkan 33 unit Panser APS-2 kepada Kementerian Pertahanan. 20 panser akan digunakan TNI-AD di dala...
-
Jakarta - Tim Robot Universitas Komputer Indonesia (Unikom) berhasil mempertahankan gelarnya sebagai jawara di RoboGames. Robot DU 114 berha...
Tidak ada komentar:
Posting Komentar