Menhan Tolak Hibah Pesawat Mirage Qatar Airforce

Qatar Emiri Airforce, Mirage 2000-5

JAKARTA - Indonesia menolak hibah satu skuadron pesawat tempur Mirage dari Qatar. Menurut Menteri Pertahanan Juwono Sudarsono, tawaran itu ditolak karena minimnya anggaran yang tersedia untuk perawatan. "Hibahnya sih oke, tapi pemeliharaannya itu mahal," kata Juwono di kantornya, Departemen Pertahanan Jakarta, Kamis (19/3).
Tawaran hibah ini datang enam bulan yang lalu, disampaikan secara lisan oleh Duta Besar RI di Qatar, Rozy Munir. Menurut Juwono, sebenarnya syarat pelaksanaan hibah ini sangat ringan, yaitu cukup Menteri Pertahanan Indonesia mengirim surat kepada Menteri Pertahanan Qatar.

Juwono mengatakan, dilihat sepintas saja sudah bisa dipastikan bahwa hibah pesawat buatan Prancis tahun 2000 ini akan membutuhkan banyak biaya perawatan. Padahal pagu anggaran Departemen Pertahanan dan TNI tak memungkinkan untuk itu. Apalagi fokus pemeliharaan saat ini ditujukan pada pesawat angkut, seperti Hercules. Selain itu, kata Juwono, hibah itu bukan berarti tak ada biaya sama sekali. "Tetap ada. Misalnya, biaya perantara," ujarnya.Bagi Departemen Pertahanan, penolakan itu juga karena pertimbangan lain. Menurut Juwono, ada dua beban yang akan muncul jika hibah diterima, yaitu soal dana dan beban pada sistem alat pukul udara. Dari segi sistem, hibah ini akan menambah beban pada anggaran serta mengganggu perencanaan yang telah ada. Saat ini TNI Angkatan Udara memiliki pesawat tempur F-5 dan F-16 buatan Amerika Serikat dan Sukhoi buatan Rusia.

Dalam sistem pemukul udara, Juwono melanjutkan, yang dipentingkan adalah varietas teknologi untuk daya tangkal. Dari segi jumlah, pesawat yang kita miliki memang tidak mencukupi. "Karena itu, kita beli Sukhoi, walaupun mahal," ujarnya. Dengan begitu, sistem penangkalan kita masih setara dengan Singapura kalau tahun depan negara itu membeli 24 pesawat F-15.

Menurut Juwono, awalnya Angkatan Udara tertarik kepada tawaran hibah ini. Namun, dia telah menjelaskan soal pagu anggaran yang tak memungkinkan, serta kekhawatiran tersedianya suku cadang. "Kita harus tahu betul apakah pabrik pembuatnya akan bertahan terus untuk buat atau tidak. Jangan-jangan malah punah," ujarnya.

Sumber : KORAN TEMPO