TNI AD PERINGATI HARI JUANG KARTIKA Oleh : Djoko Sulistriyono

Upacara peringatan Hari Jadi TNI Angkatan Darat atau yang lebih dikenal sebagai Hari Juang Kartika, pada hari ini, Selasa (15/12) diperingati secara meriah di Markas Besar TNI Angkatan Darat, Jakarta. Seluruh Pejabat Teras Angkatan Darat aktif maupun yang telah purnawirawan hadir dalam peringatan tersebut.

Kasad Jenderal TNI George Toisutta mengatakan, Hari Juang Kartika adalah peringatan dari peristiwa sejarah perjuangan bangsa di Ambarawa pada tanggal 15 Desember 1945, yang dikenal dengan sebutan Palagan Ambarawa. Palagan Ambarawa merupakan cermin dan refleksi suara hati nurani rakyat, terhadap kelangsungan hidup Bangsa Indonesia, yang ingin tetap merdeka, berdaulat terbebas dari belenggu penjajahan. Rasa nasionalisme para perintis kemerdekaan, yang ditunjukkan Panglima Besar Sudirman telah melandasi sikap cinta tanah air dan kerelaan berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara. Peristiwa itu mengandung nilai-nilai heroisme dan kebersamaan antara TNI dan rakyat, yang menciptakan kekuatan ampuh, yang tidak dapat disetarakan dengan kekuatan persenjataan modern sekalipun

Salah satu pesan Panglima Besar Jenderal Soedirman kepada Prajurit adalah, “Bangunlah Angkatan Perang yang dapat menjadi kebanggaan dari Rakyat Indonesia, yang mampu melindungi Kemerdekaan Negara Indonesia, dan dapat menjamin keamanan Rakyat Indonesia”.

Dari pernyataan itu, saya perlu menegaskan kepada segenap prajurit Angkatan Darat, agar tidak pernah berpaling dari kepentingan rakyat. Untuk melaksanakan amanat itu, hari ini saya meresmikan 3 Brigade Infanteri, yakni : Brigif 21/Komodo Kodam IX/Udayana di Camplung, Brigif 22/Ota Manasa Kostrad di Gorontalo, dan Brigif 24/Bulungan Cakti Kodam VI/Tanjungpura di Bulungan. Keberadaan ke-3 Brigif itu hendaknya mampu menjadi kebanggaan bagi masyarakat disekitarnya, mampu mempertahankan kemerdekaan dan menegakkan kedaulatan Negara Indonesia, serta menjamin keamanan rakyat, sebagaimana amanat Panglima Besar Jenderal Soedirman. Pembentukan tiga brigade infanteri itu, katanya, juga dapat menjadi sarana untuk menjamin keamanan rakyat tidak saja di daerah bersangkutan tetapi seluruh rakyat Indonesia. "Selain meningkatkan kemanunggalan TNI dan Rakyat, TNI Angkatan Darat harus mempermahir diri hingga menjadi tentara yang makin profesional dalam mengemban tugas pokoknya", ujar Kasad

Kasad juga menegaskan, perbedaan dan kebebasan berpendapat harus dapat dikelola dengan benar sehingga tidak dimanfaatkan kepentingan pihak luar yang akan mengintervensi persoalan dalam negeri. "Perbedaan yang ada harus dapat menjadi alat untuk memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa. Permasalahan bangsa hanya dapat diselesaikan bila semua komponen bangsa bersatu, termasuk kemanunggalan TNI dan rakyat.

HUT ke-64 TNI Angkatan Darat dimeriahkan oleh beladiri militer dan kolone senapan oleh satuan-satuan di lingkungan TNI Angkatan Darat.

Hadir dalam kegiatan itu, para pejabat tinggi Negara, mantan Kepala Staf Angkatan Darat seperti Jenderal (Pur) R Hartono, Jenderal (Pur) Ryamizard Ryacudu dan Jenderal TNI Agustadi Sasongko Purnomo. (Dispenad)

Kecemasan KSAD Didukung Banyak Kalangan
JAKARTA, KOMPAS.com - Sejumlah kalangan menilai peringatan Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD) Jenderal George Toisutta, walau disampaikan secara halus dan sangat hati-hati melalui amanatnya saat peringatan Hari Juang Kartika Tahun 2009 Selasa (15/12/2009), secara riil memang menunjukkan kecemasan konkret khususnya di tubuh militer selama ini.

Mantan Menteri Pertahanan Juwono Sudarsono bahkan mempersamakan, keresahan serupa juga dirasakan dan ditunjukkan Presiden Sukarno ketika menanggapi situasi politik liberalisme tarung bebas (free-fight liberalism), yang berpuncak pada lahirnya Dekrit Presiden 1959, kembali ke Undang-Undang Dasar 1945. Pernyataan itu disampaikan Juwono saat dihubungi per telepon, Rabu (16/12/2009).

Menurutnya pertarungan bebas antarpartai politik saat itu akibat menganut paham liberalisme, justru mengganggu jalannya demokrasi parlementer. Situasinya mirip sekali dengan ketika Sukarno sudah sedemikian gemasnya ketika model free-fight liberalism dianut parpol-parpol. "Saat itu Jenderal AH Nasution lalu menyarankan agar pemerintah kembali ke UUD 1945 sehingga pemerintahan yang stabil bisa kembali muncul," ujar Juwono.

Juwono mengaku sangat memahami kekhawatiran KSAD karena ketika masih menjabat Menhan dirinya juga pernah mengingatkan kalangan sipil untuk membenahi diri, terutama partai-partai politik. Kalau tidak, tambahnya, jangan salahkan jika militer tertarik untuk kembali berpolitik. "Saya sih, tidak mengharapkan seperti itu. Akan tetapi semua itu kan sangat tergantung pada seluruh elemen masyarakat sipil termasuk media massa untuk bisa segera membenahi diri," ujar Juwono.

Lebih lanjut, tambah Juwono, kalau yang terjadi sekarang adalah demokrasi dan akuntabilitas yang terlalu berlebihan, di mana semua pihak merasa berhak atas pertanggungjawaban soal apa pun, maka yang terjadi kemudian adalah anarki dan kemacetan dalam pemerintahan karena terlalu banyak selang seling demokrasi di setiap tingkatan.

Demokrasi berlebihan, yang terjadi justru ketika kemiskinan masih banyak terjadi, diyakini Juwono justru juga memicu dan menciptakan kecemasan di kalangan masyarakat. Juwono mengaku mendukung pernyataan KSAD, yang dinilainya merupakan tantangan bagi kalangan sipil terutama parpol soal apakah mereka benar-benar sanggup melakukan perbaikan. "Perbaikan terutama terkait pola rekrutmen dan regenerasi serta pendanaan internal parpol sehingga tidak terlalu tergantung pada sokongan cukong," katanya.

Pendapat hampir senada juga dilontarkan Mantan Wakil Kepala Staf TNI Angkatan Darat Letjen (Purn) Kiki Syahnakri saat dihubungi terpisah. Dia menilai kecemasan yang muncul sangat lah beralasan, tambah lagi kecemasan tersebut juga sudah menjadi kecemasan publik yang meluas terhadap situasi sekarang. Jadi kecemasan bukan hanya dirasakan militer.

"Contoh kasus Century, yang menyedot banyak perhatian dan pro-kontra. Akibatnya situasi kemudian terkesan menjadi sangat rapuh dan kecemasan tersebut ditangkap oleh TNI AD. Namun kalau lantas itu diterjemahkan mungkin memunculkan intervensi militer, saya rasa analisa begitu terlalu dini," ujar Kiki.

Kiki lebih lanjut meminta masyarakat lebih melihat kecemasan yang dilontarkan KSAD dalam amanatnya itu melalui kacamata kenegarawanan ketimbang politik. Berbagai kasus yang terjadi sekarang sangat rentan, apalagi jika sampai bisa menyangkut paut dengan orang nomor dua di negeri ini.