JAKARTA - Komando Pertahanan Udara Nasional (Kohanudnas) meminta kewenangan penindakan pelanggaran wilayah udara nasional oleh pesawat asing. Kohanudnas berharap dapat memegang kendali pengerahan pesawat-pesawat tempur sergap seperti Sukhoi, F-16, maupun F-5 Tiger, jika dideteksi ada penerbangan gelap (Black Flight).
"(Usulan ini) sedang dibicarakan TNI AU. Tunggu saja keputusannya seperti apa," kata Panglima Kohanudnas Marsda Dradjad Rahardjo usai pengarahan Panglima TNI di markas Kohanudnas, Jakarta, Rabu (18/3).
Mekanisme prosedur yang saat ini berjalan adalah ketika radar menangkap pelanggaran udara, Kohanudnas melaporkan ke Markas Besar TNI. Kemudian baru dilimpahkan ke TNI AU untuk diambil tindakan penyergapan.
"Proses alih komando pengendaliannya terlalu lama," kata dia. Dia yakin, jika jajarannya memiliki kewenangan menggerakan pesawat tempur, responsnya akan lebih cepat jika ada pelanggaran wilayah udara dari negara lain. "Respons yang cepat akan mengurangi pelanggaran," kata dia.
Dia mengibaratkan, radar sebagai mata negara. Sedangkan pesawat tempur dan rudal menjadi tangan dan kaki untuk memukul mundur musuh. Dari data Kementerian Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Polhukam), sepanjang 2008 tercatat 28 kali pelanggaran wilayah udara. Dradjad mengungkapkan, mayoritas pelanggaran terjadi di wilayah Tarakan, Kalimantan Timur yang berbatasan dengan Malaysia.
Penambahan Radar
Panglima TNI Jenderal Djoko Sansoto mengatakan, TNI tengah membicarakan langkah pendeteksian pelanggaran udara secara dini dan akurat. Terhadap pelanggaran yang terjadi, militer telah melaporkan pada kementerian Polhukam. Dilanjutkan ke Departemen Luar Negeri yang langsung mengirim nota protes diplomatik.Djoko mengakui, radar yang dimiliki masih minim, khususnya di wilayah timur. Masih banyak wilayah udara yang tidak terpantau radar (blank spot). Akibatnya, benda asing yang terbang, bisa luput dari penjejakan radar. "Beberapa tahun ke depan TNI akan menambah radar di Indonesia timur," katanya.
Rencananya, radar buatan Thales, Prancis akan dipasang di Merauke tahun depan. Satu tahun berikutnya pemasangan giliran wilayah Saumlaki. Terakhir, radar dipasang di Timika, Papua pada 2012.
Sumber : JURNAS
Kamis, 19 Maret 2009
Kohanudnas Minta Kewenangan Penindakan Black Flight
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
-
JAKARTA - Dua unit pesawat jet tempur Sukhoi baru TNI Angkatan Udara (AU) yang tiba di Indonesia pada 26 Desember 2008, kini mulai menjalani...
-
Skuadron Udara 11 Pangkalan Udara Sultan Hasanuddin kedatangan keluarga baru. Tak lain yakni 2 pesawat jet Shukoi dengan tipe SU 30 MK2 asal...
-
Jakarta - Mabes TNI Angkatan Darat (AD) menyatakan, akan memperkuat pos-pos pengamanan TNI di Papua, terutama di titik-titik rawan seperti d...
-
Pilot Russia, Pavel Tarakanov dan Alexander Demchenko usai menjalani test flight di wilayah udara sekitar Kota Maros dan Makassar Selasa (6/...
-
JAKARTA - Panglima TNI Jenderal TNI Djoko Santoso melepas keberangkatan KRI Diponegoro-365 sebagai Satgas Maritim TNI Kontigen Garuda (Konga...
-
JAKARTA - Salah satu armada laut yang dimiliki TNI AL, KRI Diponegoro-365, dipastikan akan bertolak ke Lebanon pada 13 Februari 2009 untuk b...
-
JAKARTA - Departemen Pertahanan (Dephan) dan Mabes TNI mengurangi jumlah personel yang direkrut. Kebijakan itu tertuang dalam tiga langkah D...
-
Pemberdayaan Wilayah Pertahanan melalui Pembinaan Teritorial (Binter) yang sempat mendapat sorotan tajam dari masyarakat, Kamis tanggal 26 P...
-
SALORE - Wakil Komandan Satuan Tugas Pengamanan Perbatasan Indonesia-Timor Timur (STPPIT) Markas Besar TNI, Mayor Infantri Anak Agung Krisna...
-
JAKARTA - Departemen Pertahanan tetap berencana membeli pesawat Hercules dari Amerika Serikat. “Kami masih perhitungkan dan sedang jajaki pe...
Tidak ada komentar:
Posting Komentar