JAKARTA - Departemen Pertahanan menyatakan, pengadaan dua kapal selam baru bagi TNI Angkatan Laut akan ditunda sampai 2011, karena keterbatasan anggaran pemerintah."Meski ada rencana kenaikan anggaran pertahanan pada APBN 2010 sebesar 20 persen, namun itu masih belum memadai untuk pengadaan alutsista seperti kapal selam dan pesawat tempur baru. Kenaikan anggaran masih diprioritaskan untuk pemeliharaan," kata Dirjen Sarana Pertahanan Departemen Pertahanan Mersekal Muda TNI Eris Herryanto di Jogjakarta, Rabu (29/7).
Dikonfirmasi ANTARA di sela-sela peringatan Hari Bakti ke-62 TNI Angkata Udara, ia mengatakan, pembahasan pengadaan dua kapal selam baru bagi TNI AL untuk sementara dihentikan menyusul kebijakan pemerintah untuk menunda pengadaan alat utama sistem senjata strategis baru.
"Bagi para negara produsen yang telah memasukkan proposalnya, kami terus lakukan kajian dan pendalaman dari mana Indonesia akan mengadakan, tetapi belum akan segera direalisasikan pengadaannya hingga 2011," tutur Eris.
Indonesia sebelumnya telah membuka tender bagi pengadaan dua kapal selam baru pada 2010-214. Untuk pengadaan kapal selam TNI AL ada beberapa negara yang menjadi pilihan seperti Jerman (U-209), Korea Selatan (Changbogo), Rusia (Kelas Kilo), dan Perancis (Scorpen).
Kepala Staf Angkatan Laut (Kasal) Laksamana TNI Tedjo Edhy Purdijatno menyatakan, pihaknya telah melakukan kajian mendalam untuk spesifikasi kapal selam yang dibutuhkan sesuai tingkat ancaman yang akan dihadapi.
"Hasil kajian berupa spesifikasi teknik (spektek) dan operation requirement/opsreq (kebutuhan operasi) kepada Departemen Pertahanan (dephan) untuk kemudian ditentukan dari negara mana kapal selam itu diadakan. Jadi, kita tidak mengajukan merk atau negara mana. Hanya spektek dan opsreq. Dari negara mana, bukan masalah yang penting kemampuan tempurnya," ujarnya.
Penambahan Anggaran Alutsista Jangan Lagi Ditunda
Sumber : ANTARA
BANDUNG - Penambahan anggaran pertahanan pemerintah untuk alutsista sudah tidak dapat ditunda lagi. Untuk membentuk pasukan tempur udara yang tangguh dan mampu menjaga kedaulatan wilayah udara Negara Kesatuan Republik Indonesia dibutuhkan waktu bertahun-tahun, sehingga dukungan sarana dan prasarana sangat dibutuhkan.
Wakil Komandan Komando Pemeliharaan Materiil TNI AU Marsma TNI Bambang P Priyono menegaskan, pasukan tempur udara dibentuk dengan latihan bertahun-tahun. Jadi, pembelian materiil sarana tempur seperti pesawat ataupun helikopter harus dilakukan agar latihan pasukan TNI AU dapat optimal.
"Tidak bisa begitu perang baru peralatan tempur diadakan. Bagi prajurit, tidak mudah menyesuaikan diri dengan sarana pendukung udara seperti pesawat maupun helikopter," katanya seusai Peringatan Hari Bakti Ke-62 TNI AU Lapangan Udara Husein Sastranegara, Bandung, Jawa Barat, Rabu (29/7).
Dalam upacara tersebut, bertindak selaku Inspektur Upacara Marsma TNI Bambang P Priyono. Sementara komandan upacara diserahkan kepada Letkol Tek Ginda.
Menurut Priyono, pemerintah mendatang harus benar-benar memerhatikan alokasi anggaran pertahanan dalam negeri, termasuk pengadaan alutsista. Pembentukan armada tempur udara yang tangguh akan memperkuat citra dan posisi tawar bangsa dalam sejumlah konflik seperti di area perbatasan. Kecelakaan sejumlah pesawat TNI belakangan ini akan membuat sarana latihan menjadi kian terbatas.
Kendati hanya berbekal sarana yang terbatas, pihak TNI AU tetap berkomitmen melakukan latihan baik rutin maupun secara khusus. Hal itu, kata dua, sudah menjadi tanggung jawab bela negara bagi masing-masing prajurit TNI AU.
Terkait semakin rawannya konflik di perbatasan, TNI AU tetap mengedepankan penyelesaian secara persuasif. Menurut Priyono, perang hanya dijadikan alternatif terakhir saat penyelesaian konfliks ecara persuasif menemui jalan buntu.
Disinggung mengenai daerah-daerah yang rawan gesekan dengan patroli tentara negara tetangga, Priyono menyebutkan, TNI AU memang sedang mengkhususkan perhatian ke sejumlah pulau terluar yang berbatasan langsung dengan negara tetangga.
Sumber : KOMPAS.COM
Tidak ada komentar:
Posting Komentar