Malaysia Masih Langgar Wilayah di Ambalat

Jakarta - Panglima TNI Jenderal TNI Djoko Santoso mengungkapkan bahwa unsur-unsur kekuatan bersenjata Malaysia masih kerap melanggar wilayah Indonesia di kawasan Blok Ambalat.

Dalam rapat kerja dengan Komisi I DPR dan Menteri Pertahanan (Menhan) Juwono Sudarsono di Jakarta Selasa (22/10), Djoko mengatakan, dalam beberapa kali perundingan antara Pemerintah Indonesia, Malaysia tetap mengklaim Blok Ambalat sebagai bagian teritorialnya.

"Itu terlihat dari salinan nota diplomatik tentang proses pergelaran kekuatan TNI di Blok Ambalat dari Malaysia," ujar Djoko menambahkan.



Terkait pelanggaran oleh kekuatan bersenjata Malaysia itu, TNI mengintensifkan penggelaran kekuatan di sekitar Blok Ambalat dan Sulawesi Utara baik patroli laut maupun patroli udara.

"Itu upaya penangkalan dan pengimbangan terhadap kehadiran unsur kekuatan bersenjata Malaysia," lanjut Panglima TNI.

Blok Ambalat memiliki luas 15.235 kilometer persegi dan memiliki kandungan minyak dan gas hingga 30 tahun.

Pada rapat kerja yang dipimpin Ketua Komisi I DPR Theo L Sambuaga, Djoko mengemuakan, Indonesia masih memiliki permasalahan perbatasan dengan sejumlah negara seperti sepuluh titik di perbatasan darat RI-Malaysia di Kalimantan, enam titik di perbatasan darat RI-Timor Leste dan RI-Papua Nugini.

"Secara umum, TNI telah menggelar unsur-unsurnya di 12 pulau terdepan, termasuk di wilayah RI yang berbatasan dengan Malaysia, Timor Leste dan Papua Nugini," ujarnya menambahkan.

Tentang permasalahan perbatasan dengan Malaysia di sepanjang Kalimantan, Panglima TNI mengatakan perundingan oleh kedua pihak terus dilakukan.

Dari beberapa kali perundingan, kedua pihak belum sepakat tentang prinsip-prinsip dan petunjuk yang digunakan untuk wilayah maritim Selat Malaka, Selat Singapura, Laut Cina Selatan serta Laut Sulawesi (laut teritorial, zona tambahan batas landasan kontinen ZEE.

Sedangkan enam titik di perbatasan darat RI-Timor Leste yang masih bermasalah adalah Noelbesi (Kupang), Bijaelsunan Oben, Desa Tububanat, Nefonunpo, Imbate Nainanban, Sungkain Ninulat (TTU), Memo Dilomli, Desa Foho Aikakar, Fohotakis dan Kalanfehan (Kabupaten Belu).

"Untuk perbatasan maritim yang masih bermasalah di perbatasan RI-Timor Leste adalah di Pulau Batek," ucap Djoko menambahkan.

Sementara itu, kerawanan di wilayah perbatasan RI-Papua Nugini karena masih banyaknya pelintas batas tradisonal serta masih ada sekelompok Organisasi Papua Merdeka (OPM) yang menetap di wilayah PNG.

Hadir dalam rapat kerja itu Kepala Staf Angkatan Udara (Kasau) Marsekal TNI Subandrio, Wakil Kepala Staf Angkatan Laut (Kasal) Laksamana Madya Moekhlas Sidiq dan Wakil Kepala Staf Angkatan Darat.(antara)