TNI Minta Jaminan Ketersediaan Anggaran Untuk Alutsista

TNI meminta jaminan ketersediaan anggaran bagi pengadaan alat utama sistem senjata (alutsista) dari dalam negeri.

Demikian salah satu poin yang mencuat dalam rapat tiga bulanan antara penentu kebijakan, pengguna dan produsen alutsista di Departemen Pertahanan (Dephan) di Jakarta, Kamis (30/10).

"Selama ini ketersediaan anggaran kerap kali berubah-ubah, sehingga mempengaruhi rencana pengadaan alutsista TNI yang telah disusun dalam rencana strategis lima tahunan," kata Dirjen Sarana Pertahanan Dephan Marsekal Muda Eris Herryanto usai rapat yang dihadiri seluruh direktur utama BUMN Industri Strategis (BUMN-IS).

Dengan jaminan ketersediaan anggaran tersebut, tambah dia, TNI dapat memenuhi alutsistanya sesuai rencana strategis lima tahunan tanpa merubah skala prioritasnya.

Pemerintah sendiri menawarkan beberapa proyek yang tadinya diusulkan dibiayai pinjaman luar negeri senilai satu miliar dolar AS untuk dibiayai oleh perbankan, yakni proyek pembangunan Bandara Kuala Namu, Sumatera Utara senilai 225 juta dolar AS dan proyek pengadaan peralatan utama sistem persenjataan (alutsista) TNI senilai 816,8 juta dolar AS, oleh industri terkait dengan proyek pengadaan alutsista, antara lain PT PAL, PT Pindad, PT Dirgantara Indonesia, dan PT Krakatau Steel.