Aset Bersih Bisnis TNI Hanya Rp2,2 Triliun

JAKARTA--MI: Imparsial menilai total aset bersih bisnis TNI tidak wajar hanya Rp2,2 triliun. Menurut Imparsial jumlah itu tidak signifikan dibandingkan dengan kenyataan umum bisnis TNI masa Orde Baru dan sebelum UU TNI 2004 disahkan.

“Kami menilai laporan Tim Pelaksana Tim Nasional (Timnas) Pengalihan Aktivitas Bisnis TNI belum menjangkau seluruh bisnis TNI. Atau kemungkinan unit-unit usaha yang dimiliki TNI sudah banyak dijual tapi hasil penjualannya tidak terjangkau Timnas,” kata Direktur Manajerial Imparsial Rusdi Marpaung di Jakarta, Kamis (6/11).

Rusi mengatakan berdasarkan penelitian Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) aset bisnis TNI mencapai Rp50 triliun. “Kita terkejut mendengar hasil penilaian Timnas yang menyatakan hanya Rp2,2 triliun aset bisnis TNI,” katanya.

Rusdi mengatakan metode yang digunakan dengan memberikan kuesioner ke pejabat TNI lalu mengisi sendiri aset bisinis TNI tidak cukup untuk mengetahui berapa persisnya aset TNI. “Yang kami tahu kuesioner itu diserahkan ke komandan (TNI) lalu daftar yang diserahkan komandan itu dicek Timnas ke lapangan. Kalau begini, bisa saja tidak semua tertulis, bisa saja pada saat menulis aset itu sang komandan lupa,” katanya.

Menurut Rusdi kalau mau menaruh curiga lebih jauh ada upaya-upaya pihak tertentu menyembunyikan unit bisnis TNI supaya jangan semuya dialihkan. ”Menurut kami harus ada upaya lagi untuk mengungkap semua aset bisnis TNI. Kami menghargai hasil Timnas yang sudah memulai pengalihan bisnis TNI, tapi tak cukup sampai di situ. Harus ada tindak lanjut untuk melakukan financial audite dan legal audite,” katanya.

Sementara itu, Peneliti Imparsial Swandaru mengatakan TNI harus betul-betul melepas seluruh unit-unit bisnisnya. ”Tidak ada alasan lagi bisnis TNI dijalankan untuk mensejahterakan prajurit. Sudah terbukti selama ini, bisnis TNI itu hanya dinikmati segelintir oknum TNI saja,” katanya.

Swandaru tidak mempersoalkan usulan agar yayasan dan koperasi tetap bisa dikelola TNI. ”Yang penting yayasan dan koperasi TNI itu harus dikelola orang-orang sipil, bukan prajurit TNI. Lebih baik lagi, kalau badan hukum untuk memenuhi keperluan TNI dengan mendirikan Badan Layanan Umum (BLU) yang hanya mengurusi TNI bukan berbisnis ke luar,” katanya. (KN/OL-02)