SEORANG advokat terkenal, Adnan Buyung Nasution mengusulkan agar perundingan sengketa perbatasan Indonesia-Malaysia, khususnya kawasan Ambalat, dihentikan karena sampai kapan pun tidak akan ketemu dan menghabiskan dana saja perundingan oleh para diplomat.
"Sampai kapan pun tidak akan ketemu perundingan sengketa perbatasan laut Indonesia-Malaysia di kawasan Ambalat, karena beda titik tolaknya. Lebih baik diselesaikan antar kepala pemerintahan," kata Adnan Buyung Nasution, di Kuala Lumpur, Rabu (29/10).
Bang Buyung, panggilan akrabnya, datang ke Kuala Lumpur untuk menghadiri "International Conference on Access to Justice and the role of Bar Associations and Law Societies in Asia" dan berdialog dengan Dubes RI untuk Malaysia Da`i Bachtiar. Ketika era PM Mahathir, ia pernah dideportasi ketika tiba di Kuala Lumpur International Airport (KLIA) sebanyak dua kali.
Indonesia berpijak pada wawasan nusantara, konsep Moehtar Kusumaatmadja, yang disetujui oleh Kabinet Juanda yang diakui oleh dunia internasional sejak puluhan tahun lalu. Sementara Malaysia, berpijak pada zone ekonomi eksklusif (ZEE).
"Sampai kapan pun tidak akan bertemu. Perundingan itu hanya akan habiskan uang rakyat oleh para diplomat untuk perundingan di hotel-hotel mewah. Lebih baik diselesaikan oleh antar kepala pemerintahan dimana saat ini hubungan presiden Susilo Bambang Yudhoyono dengan PM Abdullah Badawi saat ini sangat dekat," katanya.
Kedua negara perlu mengundang para ahli hukum internasional yang independen untuk memberikan tanggapan atau analisa mengenai sengketa kawasan laut Ambalat, tapi hasil tanggapan dan analisa mereka tidaklah mengikat.
Tingkatkan TNI AL
Selain itu, Adnan Buyung Nasution yang kini menjadi penasehat hukum presiden mengatakan pula, pemerintah, DPR dan LSM harus mendukung peningkatan kemampuan persenjataan TNI Al dan polisi air dalam melindungi perairan laut Indonesia. "Mau tidak mau, kita harus memperkuat kemampuan persenjataan TNI AL karena Malaysia berani mengklaim wilayah Indonesia dan melakukan provokasi di kawasan Ambalat karena kemampuan persenjataan mereka jauh lebih modern dibandingkan kemampuan TNI AL," katanya.
Pemerintah juga perlu meningkatkan kemampuan persenjataan polisi air karena perampokan dan pencurian kekayaan laut Indonesia oleh warga asing sangat tinggi dan besar. Selain itu, Indonesia sejak dulu sudah menjadi transit perdagangan narkotika internasional antara Asia dengan Australia. (Ant)
Kamis, 30 Oktober 2008
Hentikan Perundingan Sengketa Perbatasan Indonesia-Malaysia!
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
-
Program pengadaan pesawat MRCA (Multi-Role Combat Aircraft) RMAF Malaysia tengah memasuki tahap tender akhir, salah satu kandidat pesaw...
-
JAKARTA - Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro menyatakan Indonesia tetap menerima hibah pesawat tempur F-16 dari pemerintah Amerika S...
-
Jakarta - Terorisme saat ini telah menjadi ancaman global. Para pelakunya adalah orang-orang yang gemar dengan aksi-aksi radikal. Untuk memb...
-
TEMPO Interaktif, Jakarta - Brunei Darussalam akan membeli panser buatan PT Pindad. Penandatanganan nota kesepahaman (MoU) akan dilakuka...
-
JAKARTA - Peningkatan alokasi dana APBN Departemen Pertahanan menjadi Rp64,4 trilyun dari sebelumnya sebesar Rp45,2 trilyun akan dialokasi...
-
Komandan Pasmar-1 Brigadir Jenderal TNI (Mar) I Wayan Mendra melepas keberangkatan Prajurit Korps Marinir yang tergabung dalam Satuan Tugas ...
Tidak ada komentar:
Posting Komentar