SEORANG advokat terkenal, Adnan Buyung Nasution mengusulkan agar perundingan sengketa perbatasan Indonesia-Malaysia, khususnya kawasan Ambalat, dihentikan karena sampai kapan pun tidak akan ketemu dan menghabiskan dana saja perundingan oleh para diplomat.
"Sampai kapan pun tidak akan ketemu perundingan sengketa perbatasan laut Indonesia-Malaysia di kawasan Ambalat, karena beda titik tolaknya. Lebih baik diselesaikan antar kepala pemerintahan," kata Adnan Buyung Nasution, di Kuala Lumpur, Rabu (29/10).
Bang Buyung, panggilan akrabnya, datang ke Kuala Lumpur untuk menghadiri "International Conference on Access to Justice and the role of Bar Associations and Law Societies in Asia" dan berdialog dengan Dubes RI untuk Malaysia Da`i Bachtiar. Ketika era PM Mahathir, ia pernah dideportasi ketika tiba di Kuala Lumpur International Airport (KLIA) sebanyak dua kali.
Indonesia berpijak pada wawasan nusantara, konsep Moehtar Kusumaatmadja, yang disetujui oleh Kabinet Juanda yang diakui oleh dunia internasional sejak puluhan tahun lalu. Sementara Malaysia, berpijak pada zone ekonomi eksklusif (ZEE).
"Sampai kapan pun tidak akan bertemu. Perundingan itu hanya akan habiskan uang rakyat oleh para diplomat untuk perundingan di hotel-hotel mewah. Lebih baik diselesaikan oleh antar kepala pemerintahan dimana saat ini hubungan presiden Susilo Bambang Yudhoyono dengan PM Abdullah Badawi saat ini sangat dekat," katanya.
Kedua negara perlu mengundang para ahli hukum internasional yang independen untuk memberikan tanggapan atau analisa mengenai sengketa kawasan laut Ambalat, tapi hasil tanggapan dan analisa mereka tidaklah mengikat.
Tingkatkan TNI AL
Selain itu, Adnan Buyung Nasution yang kini menjadi penasehat hukum presiden mengatakan pula, pemerintah, DPR dan LSM harus mendukung peningkatan kemampuan persenjataan TNI Al dan polisi air dalam melindungi perairan laut Indonesia. "Mau tidak mau, kita harus memperkuat kemampuan persenjataan TNI AL karena Malaysia berani mengklaim wilayah Indonesia dan melakukan provokasi di kawasan Ambalat karena kemampuan persenjataan mereka jauh lebih modern dibandingkan kemampuan TNI AL," katanya.
Pemerintah juga perlu meningkatkan kemampuan persenjataan polisi air karena perampokan dan pencurian kekayaan laut Indonesia oleh warga asing sangat tinggi dan besar. Selain itu, Indonesia sejak dulu sudah menjadi transit perdagangan narkotika internasional antara Asia dengan Australia. (Ant)
Kamis, 30 Oktober 2008
Hentikan Perundingan Sengketa Perbatasan Indonesia-Malaysia!
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
-
JAKARTA - Untuk lebih mampu menjamin stabilitas keamanan dan tegaknya hukum di laut yurisdiksi nasional, maka diperlukan segera membentuk co...
-
MAKASSAR - Dalam jumpa pers saat serah terima Sukhoi senin (2/2), Duta Besar Rusia untuk Indonesia Alexander Ivanov menekankan, persenjataan...
-
CIKEAS - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengatakan anggaran pertahanan yang selama ini disebut banyak pihak masih minim dibandingkan kebu...
-
MAKASSAR - Sebanyak tiga pesawat jet tempur Sukhoi seri SU-30MK2 resmi diserahkan Pemerintah Rusia kepada Pemerintah Indonesia, untuk meleng...
-
TNI-AL Siapkan Personel & Kapal Patroli untuk Coast Guard SURABAYA - Penanganan keamanan laut saat ini dilakukan oleh banyak institusi s...
-
Jakarta - Satu unit pasukan antiteror TNI AU Detasemen Bravo (Den Bravo) berhasil merebut Air Traffic Control (ATC) Bandara Halim Perdanakus...
-
JAKARTA - Pengadaan satu unit kapal Perusak Kawal Rudal (PKR) yang dipesan TNI AL kepada PT PAL Indonesia senilai 220 juta dolar AS, masih m...
-
Tujuh perusahaan dari lima negara menyatakan minatnya membangun kapal Perusak Kawal Rudal (PKR) TNI AL. KASAL Laksamana Tedjo Edhy Purdijatn...
Tidak ada komentar:
Posting Komentar