Anggaran Pertahanan Indonesia Dikurangi 3,9% Karena Krisis Ekonomi Global

JAKARTA, SENIN - Krisis keuangan global dipastikan mulai berdampak pada alokasi anggaran di Indonesia, salah satunya terkait anggaran belanja pertahanan. Hal itu ditandai dengan dikeluarkannya Surat Edaran Menteri Keuangan Nomor SE-1615/MK.02/2008, terkait pengurangan anggaran sebesar 3,9 persen.

Pengurangan sebesar 3,9 persen tersebut juga diterapkan pada pos belanja pertahanan, yang terutama dipastikan akan sangat mempengaruhi alokasi belanja modal dan juga alokasi anggaran terkait program perekrutan prajurit TNI. Hal tersebut disampaikan Sekretaris Jenderal Departemen Pertahanan, Sjafrie Sjamsoeddin, Senin (24/11), usai menggelar rapat terkait masalah itu dengan sejumlah perwira tinggi perencanaan, logistik, dan personel dari Markas Besar TNI dan ketiga matra angkatan di Dephan.

"Rapat yang kami gelar tadi bertujuan mencari langkah antisipasi strategis, terutama untuk mengamankan anggaran pertahanan tahun anggaran 2009. Akibat krisis keuangan global tentunya bakal terjadi dinamika dalam mekanisme anggaran pertahanan kita," ujar Sjafrie.

Namun begitu terkait proses pengadaan senjata yang tengah berjalan, baik melalui fasilitas pendanaan Kredit Ekspor (utang luar negeri) maupun dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (Rupiah murni), pihak Dephan, menurut Sjafrie, akan tetap mengupayakan agar tetap berlanjut.

Akan tetapi untuk pos-pos belanja lain, Sjafrie meminta Mabes TNI maupun ketiga matra angkatan melakukan sejumlah penyesuaian. Sejumlah penyesuaian itu terutama terkait alokasi belanja modal, termasuk pengadaan senjata yang akan dijalankan, dan juga terkait alokasi untuk perekrutan. "Jadi ke depan akan kami minta agar TNI bisa menentukan sendiri platform anggaran sekaligus prioritas sesuai urgensi. Namun tetap ada sejumlah pos anggaran yang alokasinya tidak boleh dipotong seperti gaji pegawai, pembayaran operasional dan pemeliharaan minimum, serta kegiatan prioritas nasional," ujar Sjafrie.(sumber)