Pengalihan Bisnis TNI Harus Segera Dilakukan

JAKARTA--MI: Pengalihan bisnis TNI harus dilakukan secepatnya oleh pemerintah. Selain menyelamatkan citra TNI hal ini juga untuk menyelamatkan aset negara yang selama dikelola TNI yang tidak memberikan sumbangan signifikan.

Hal itu disampaikan anggota Komisi I dari FPAN Joko Susilo di Jakarta, Rabu (5/11). "Pemerintah harus segera melakukan itu karena ini adalah tahun terakhir dan juga untuk melakukan reformasi ditubuh TNI sendiri," ujarnya.

Selain itu, hasil kompensasi yang dihasilkan bisnis yang dikelola TNI masuk ke kas negara sangat kecil jika dibandingkan ruang lingkup dan jumlah perusahaan yang dikelola. "Untuk menyelamatkan hal itu dan agar tidak terendap di kalangan elit militer pemerintah harus segera mengambil alih," tandasnya.

Joko menambahkan pengalihan ini tidak akan membuat TNI kesulitan, karena pemerintah juga sudah menaikkan anggaran yang sebelumnya Rp20 triliun menjadi Rp33,4 triliun di 2008. "Itu kan sebuah peningkatan yang signifikan. Dalam waktu yang relatif singkat sudah naik Rp13 triliun. Itu berarti DPR dan pemerintah tidak mengabaikan mereka (TNI)," ujar Joko.

Menurutnya, prosedur yang sebaiknya dilakukan adalah alternatif ketiga yang diberikan pemerintah yaitu reposisi dan penataan dilakukan melalui penggabungan yayasan TNI dengan yayasan sejenis dibawah Departemen Pertahan serta koperasi TNI dengan koperasi sejenis di Dephan. (*/OL-06)