Menhan: TNI Memang Punya Hak Gunakan Kekerasan untuk Amankan Negara

Jakarta - Meski belum banyak terbukti, TNI sering dianggap sebagai pihak yang bertanggung jawab atas berbagai kasus pelanggaran HAM berat di Indonesia. TNI memang punya hak untuk melakukan kekerasan.

Namun Menteri Pertahanan Juwono Sudarsono menegaskan, kekerasan itu hanya boleh dilakukan untuk menjaga keamanan negara. "TNI memang memiliki hak untuk menggunakan kekerasan dalam rangka menjaga keamanan negara," katanya.

Hal itu disampaikan Juwono saat membuka seminar HAM dan Pertahanan di kantornya, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta (18/12/2008).

Juwono mengatakan, ada dua tafsir kekerasan yang dilakukan pelanggar HAM berat dan kekerasan yang diperbolehkan. Aturan itu disebut monopoly of legitimate violence.

"Melawan dan mengamankan negara melawan orang yang atas nama kemerdekaan melakukan kekerasan pribadi atau kelompok," kata pria berhidung bangir itu.

Karena itu, Juwono meminta, masyarakat tidak selalu mengklaim TNI melakukan pelanggaran HAM berat saat melakukan tugas-tugasnya.

Juwono menegaskan, TNI tidak melakukan pelanggaran HAM berat dalam kasus Talangsari. Saat itu, kata dia, TNI mengamankan ideologi negara dan ada pembunuhan terhadap dua perwira TNI.

"Pada kasus Talangsari ada upaya-upaya untuk merubah dasar negara yang dilakukan sekelompok orang," jelas Juwono.

Pada kasus Mei 1998, pemerintah juga menilai tidak ada pelanggaran HAM berat. Kasus ini tidak memenuhi syarat-syarat pelanggaran HAM berat seperti serangan dilakukan secara sistematis, meluas dan merupakan kebijakan pemerintah.(ken/iy)(sumber)