DPR Tolak Keinginan Dephan Beli Pesawat UAV dari Israel

Hermes 450 buatan Elbit Systems Ltd., yang menjadi incaran TNI

SURABAYA - Seorang anggota DPR RI mengatakan, Komisi I telah sepakat menolak permohonan Departemen Pertahanan (Dephan) yang ingin membeli pesawat tanpa awak atau unmanned airborne vehicle (UAV) dari Israel yang didanai dari pinjaman Bank Leumi Plc.

"Dua tahun lalu kami sudah mengingatkan Dephan untuk tidak diteruskan berdagang dengan Israel, karena kita tidak memiliki hubungan diplomatik dengan negara itu," kata anggota Komisi I DPR Djoko Susilo ketika dihubungi per telepon dari Surabaya, Senin (29/6).

Namun, kata politisi PAN itu, Dephan tampaknya bersikeras untuk membeli pesawat tanpa awak itu sekarang, bahkan sedang dalam proses finalisasi dengan dana pinjaman senilai 16 juta dolar AS dari bank Israel cabang London itu.

"Komisi I DPR RI sudah sepakat untuk menolaknya, bahkan Fraksi PAN DPR RI akan menolak dengan tegas, karena itu Dephan akan sulit mendapatkan persetujuan dari DPR RI untuk pembayaran pembeliannya," katanya.

Menurut dia, Dephan sebenarnya bisa saja membeli dari negara lain, bahkan ITB juga bisa membuatnya, meski tidak secanggih buatan Israel.

"Kalau pun mau beli dari negara lain pun nggak apa-apa, termasuk dari Amerika, karena itu kami tidak mengerti alasan Dephan untuk tetap bersikeras membeli pesawat dari negara itu. Kalau alasan kualitas, masak negara lain nggak bisa," katanya.

Menurut Djoko, ketidakjelasan prosedur dalam pembelian pesawat itu juga merupakan indikasi kuat bahwa pembelian itu melalui perusahaan jasa dari Philipina dan bukan langsung dari penjual atau pabrik.

DPR Tinjau Anggaran Alutsista

Wakil Ketua Komisi I DPR RI bidang Pertahanan, Yusron Ihza Mahendra mengatakan sebuah tim yang terdiri atas lintas fraksi di komisinya kini telah mulai melakukan peninjauan ulang anggaran alutsista TNI.

"Hal ini merupakan reaksi cepat kami untuk segera sehubungan dengan kecelakaan berulang-ulang di lingkup Alat Utama Sistem Persenjataan (alutsista) Tentara Nasional Indonesia (TNI)," ungkapnya, Senin (29/6).

Untuk menindaklanjuti permintaan pihak Komisi I DPR RI menyusul kecelakaan beruntun yang menewaskan ratusan prajurit dan warga sipil itu, demikian Yusron Ihza Mahendra, pihaknya mengundang rapat dengan sejumlah mitra Pemerintah RI.

"Yang datang tadi antara lain pihak Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Dirjen Anggaran Departemen Keuangan, dan para Dirjen maupun Asrena, Asrenum dan Aslog di Departemen Pertahanan," katanya lagi.

Ia juga menjelaskan kembali tentang pembentukan sebuah tim di Komisi I DPR RI sebagai pengejawantahan amanat parlemen untuk menjalankan sejumlah fungsinya. Tim Alutsista Komisi I DPR RI itu telah mulai bekerja dan diharapkan segera dapat memberikan masukan-masukan konkret terbaru tentang pengelolaan alutsista ke depan. "Ini sekedar menjalankan fungsi DPR RI dalam hal kontrol terhadap jalannya pemerintahan dan fungsi anggaran," katanya.

Sumber : ANTARA | MEDIAINDONESIA