Senator AS Sesalkan Kerja Sama dengan Kopassus

WASHINGTON - Seorang senator senior Amerika Serikat Kamis menyuarakan penyesalan akan kelanjutan hubungan dengan pasukan khusus Indonesia dan mengatakan satuan tersebut harus memecat petugas yang terlibat dengan kekerasan sebelum bekerja sama lebih mendalam.
Senator Patrick Leahy dari Vermont, penggagas hukum yang melarang dukungan AS pada militer asing yang melanggar hak asasi manusia, mengatakan Komando Pasukan Khusus (Kopassus) militer Indonesia tetap tanpa penyesalan, secara umum belum mereformasi dan tidak akuntabel, sebagaimana dikutip dari AFP.

"Saya sangat menyesal bahwa sebelum menempuh jalan untuk memulai hubungan kembali, AS tidak menerima dan Kopassus tidak melakukan reformasi sepantasnya yang kami harapkan," kata Leahy, anggota Partai Demokrat yang mengusung Presiden AS Barack Obama.

Menteri Pertahanan AS Robert Gates, berkunjung ke Jakarta pada Kamis, mengumumkan bahwa AS akan meneruskan kerja sama dengan Kopassus, pasukan elit yang terlibat dengan operasi besar di Indonesia pada masa lalu.

Pemerintah Obama mencari cara untuk membangun hubungan dengan Indonesia, negara Muslim terbanyak di dunia, yang telah berubah dalam tempo satu dekade menjadi demokrasi dipimpin oleh sipil.

Gates mengatakan hubungan dengan Kopassus akan terbatas pada tahap awal dan AS hanya akan mengembangkan kerja sama bila unit tersebut, dan keseluruhan militer Indonesia, melakukan reformasi.Presiden SBY menerima Menteri Pertahanan Amerika Serikat Robert Michael Gates di Kantor Presiden, Jakarta, Kamis (22/7).

"Sejauh ini, dengan mencabut perwira Kopassus yang terlibat dengan penyalahgunaan, dan berjanji untuk bekerja sama dalam penuntutan atas kejahatan masa lalu dan masa depan," kata Leahy.

Leahy, yang mengetuai sub-komite Kepatutan Senat yang berwenang untuk pendanaan kegiatan luar negeri, lega bahwa Gates tidak mengumumkan kerja sama penuh.

"Melihat perkembangan dalam kerja sama bersyarat ini lebih bijak daripada langsung terjun sepenuhnya," tambahnya.

"AS dan Indonesia memiliki kepentingan yang sama, dan saya mencari cara ke depan yang konsisten dengan kepentingan dan nilai kita. Saya harap itu bisa terjadi," katanya.

Juru bicara Kementerian Luar Negeri AS Philip Crowley mengatakanpemerintah AS telah mendiskusikan keputusan mengenai Kopassus dengan legislatif AS dan menjelaskan bahwa Indonesia telah mendapat kemajuan dalam hal hak asasi manusia.

"Dengan itu, kami akan membuka mata. Kopassus memiliki masa lalu yang kelam. Kami mengetahuinya. Kami akan mendorong Indonesia untuk tetap pada komitmennya," jelas Crowley.

"Ini bukan jalan berliku. Kami pikir hubungan ini bisa membantu meningkatkan kemampuan militer Indonesia," tambahnya.

Sumber : ANTARA

Menhan: Pergeseran di TNI tidak dipengaruhi AS

JAKARTA - Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro membantah tudingan adanya pengaruh asing dalam pergeseran perwira Tentara Nasional Indonesia (TNI).

Hal itu ditegaskan Menhan usai membuka The Future Defense Leader Workshop 2010, di Jakarta, Senin (26/7).

Anggapan itu menguat pasca pulihnya kerja sama antara pemerintah Indonesia dengan Kementerian Pertahanan Amerika Serikat (AS) beberapa waktu lalu.

"Kerja sama yang dilakukan ini dengan kesetaraan. Tidak ada karena alasan ini dan itu. Tidak ada letkol atau perwira yang diganti karena ini (kerja sama)," tegas Purnomo.

Ia menjelaskan lebih lanjut, kalaupun terjadi pergeseran posisi di tubuh TNI, sepenuhnya menjadi tanggungjawab dan wewenang Mabes TNI.
"Jadi tidak ada hubungannya dengan menteri pertahanan. Saya memberikan jaminan, tidak ada tekanan dari Amerika," imbuhnya.

Ia menampik adanya beberapa perwira TNI yang masuk dalam blacklist pemerintah AS.

"Pergantian pejabat di sana memang sangat cepat. Memang mekanismenya seperti itu. Kerjasama antara Indonesia dan AS dilakukan saling menghormati satu sama lain," tutup Purnomo.

Sumber : MEDIAINDONESIA.COM