RI Kaji Ulang Pengadaan Senjata

Jakarta (ANTARA News) - Indonesia akan mengkaji ulang seluruh pengadaan senjata dan sarana pertahanan yang didatangkan dari luar negeri menyusul menguatnya mata uang dolar AS dan krisis keuangan dunia.

Demikian hasil pertemuan Menteri Pertahanan (Menhan) Juwono Sudarsono dengan pejabat militer, delegasi negara sahabat, dan produsen senjata di sela-sela Pameran Pertahanan Indonesia (Indo Defence) dan Pameran Dirgantara Indonesia (Indo Aerospace) 2008 di Jakarta, Rabu.

"Kita kaji kembali seluruh syarat-syarat pinjaman melalui bank, Kredit Ekspor, terutama tentang harga agar tidak dinaikkan menyusul penguatan mata dolar AS," katanya.

Kaji ulang akan dilakukan bersama Bank Indonesia, Departemen Keuangan, Departemen Perindustrian dan Mabes TNI.

Menhan mengharapkan segala pemenuhan senjata dan sarana pertahanan dari luar negeri dapat tetap berjalan efektif dan efisien sesuai alokasi anggaran yang menurun menyusul krisis finansial global.

"Semua negara, termasuk produsen dan pemberi bantuan industri pertahanan terkena dampak krisis finansial global sehingga perlu ada kesepakatan bersama untuk mengatasinya, termasuk dalam pengkajian pengadaan alat utama sistem senjata," tutur Menhan.

Kaji ulang tersebut, lanjut Juwono, juga berlaku untuk kontrak yang sedang berjalan di mana Indonesia meminta agar perusahaan industri strategis tidak menaikkan harga barang menyusul penguatan nilai dolar AS.

Tentang dampak krisis keuangan global terhadap daya tangkal militer RI, ia mengatakan, disiasati dengan kesetaraan teknologi alutsista yang ada dengan teknologi yang tengah berkembang.

"Misalnya, jika kita hanya punya F-5 Tiger maka harus dapat disetarakan kemampuan teknologinya dengan F-18. Seperti itu seterusnya, sehingga kita tetap punya daya tangkal," ujarnya.

Pada hari pertama Indo Defence dan Indo Aerospace 2008 Menhan Juwono menerima kunjungan kehormatan antara lain, wakil menteri pertahanan Timor Leste, wakil menteri pertahanan Belanda, Afrika Selatan, Panglima Angkatan Tentara Malaysia, wakil menteri pertahanan Bulgaria, wakil menteri pertahanan Republik Ceko dan lainnya.(sumber)