Kapal selam kelas Kilo milik AL China (PLAN)
JAKARTA - Pengadaan kapal selam yang dinyatakan ditunda dalam rapat kabinet terbatas Rabu (27/5) lalu, akan tetap dilanjutkan proses pembeliannya oleh Departemen Pertahanan (Dephan) ."Lanjutan proses kami tampung sebagai persiapan pendahuluan saja," kata Sekretaris Jenderal Depan, Letnan Jenderal Sjafrie Sjamsoeddin kepada Jurnal Nasional di Jakarta, Jumat (29/5).
Dia menjelaskan, pembelian kapal selam memang tidak dianggarkan melalui APBN, tapi lewat kredit negara dari Rusia sebesar U$1 miliar. Departemennya menargetkan, kontrak pembeliannya kelar Desember tahun ini.
Target tersebut sebagai tindak lanjut percepatan penyerapan sisa anggaran pertahanan dari Kredit Ekspor periode 2004-2009 yang mencapai U$1,2 miliar dolar atau sekitar Rp14 triliun.
Sjafrie menegaskan, pihaknya akan menyesuaikan kalau ternyata pemerintah tidak menyediakan skema anggaran bagi pembelian kapal selam. "Bedakan antara keputusan politik dan proses manajemen di Dephan," kata lulusan Akademi Militer tahun 1974 itu.
Dia mengungkapkan, telah dua kontrak yang disepakati dari kredit negara asal Rusia, yaitu pembelian helikopter Mil-17 untuk Angkatan Darat dan tank amfibi BMP-3F untuk Marinir.
Penjelasan dari TNI AL terkait kapal selam juga sudah diterima. "Termasuk presentasi dari negara produsen," katanya.
Tawaran Alih Teknologi di Luar Rusia
Sementara itu Direktur Jenderal Sarana Pertahanan, Dephan, Marsekal Muda Eris Herryanto mengatakan, sampai dengan saat ini sudah ada dua produsen kapal selam yang telah melakukan presentasi, yaitu galangan kapal dari Jerman (HDW-AG) dan Korea Selatan (Daewoo). "Keduanya telah menyatakan siap melakukan alih teknologi," kata dia.
Eris menjelaskan, pembangunan kapal selam memakan waktu tujuh tahun. Karena itu, ketika ada dana, sudah sepantasnya kontrak langsung disepakati.
Saat ini matra laut memiliki dua kapal bawah air, yakni KRI Cakra dan Nanggala. Kepala Dinas Penerangan TNI AL, Laksamana Pertama Iskandar Sitompul menjelaskan, meski hanya memesan satu kapal selam efek tangkal yang dihasilkan cukup besar.
Dia sadar betul anggaran pertahanan ideal tidak akan dicapai dalam waktu dekat. Pihaknya hanya meminta pembangunan kekuatan minimal untuk mengamankan perairan Indonesia yang sedemikian luas.
"Kapal yang terbatas, disiasati dengan data intelijen yang kuat dan akurat," kata Iskandar.
Sumber : JURNAS
Selasa, 02 Juni 2009
Dephan Tetap Proses Pengadaan Kapal Selam TNI AL
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
-
Jakarta - TNI AL siap siaga menghadapi terorisme di laut. Sejumlah latihan sudah dilakukan demi kesiapan menanggulangi ancaman di wilayah pe...
-
KRI Lambung Mangkurat-874 dari Satuan Kapal Patroli (Satrol) Komando Armada RI Kawasan Timur (Koarmatim) menangkap kapal ikan berbendera Ind...
-
MANOKWARI, JUMAT — Rencana kedatangan Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono untuk merayakan Natal bersama masyarakat Manokwari Provinsi Papua...
-
Isu pertahanan di Indonesia masih akan terus terbelit berbagai persoalan klasik, terutama keterbatasan alokasi anggaran pemerintah untuk mem...
-
ARMATIM (20/1),- Setelah menempuh pelayaran selama empat hari, KRI Teluk Cendrawasih-533 dengan komandan kapal Mayor Laut (P) Baharudin Anwa...
-
MAKASSAR - Panglima TNI Jenderal TNI Djoko Santoso, didampingi beberapa pejabat dari Mabes TNI dan Mabes TNI Angkatan Udara, Sabtu (14/2) me...
-
SURABAYA - Kapal Perang RI (KRI) Kupang-582 dari Komando Armada RI Kawasan Timur (Koarmatim) bocor dan hampir tenggelam karena dihantam omba...
-
CIKEAS - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengatakan anggaran pertahanan yang selama ini disebut banyak pihak masih minim dibandingkan kebu...
-
PUSPEN TNI (14/11) - Pasukan TNI yang tergabung dalam Satgas Kontingen Garuda XX-F membantu pasukan tentara pemerintah Kongo (FARDC) memeran...
-
JAKARTA - Pemerintah Indonesia kembali mengirim pasukan TNI sebanyak 1.136 personel ke Lebanon untuk bergabung dalam Pasukan Pemelihara Perd...
Tidak ada komentar:
Posting Komentar