Indonesia Miliki "Coast Guard" 2009

Jakarta - Menteri Perhubungan (Menhub) Jusman Syafii Djamal menargetkan, Indonesia memiliki institusi penegakan hukum di laut (Indonesia Sea and Coast Guard) pada akhir 2009.

Usai melantik Laksamana Muda Sunarjo sebagai Dirjen Perhubungan Laut Dephub di Jakarta, Jumat, Menhub mengatakan, terwujudnya institusi penegakan hukum di laut,
sesuai regulasi memang sudah amanatkan dalam UU No 17/2008 tentang Pelayaran.

"Soal bagaimana formula dan bentuknya, memang masih harus dibicarakan. Dirjen yang baru memiliki kompetensi untuk itu," kata Jusman.

Sunarjo yang sebelumnya Staf Ahli Tingkat III Bidang Intekmil Panglima TNI ini menggantikan Effendy Batubara yang memasuki masa pensiun beberapa bulan lalu.

Sunarjo usai pelantikan itu mengakui bahwa terbentuknya institusi penegakan hukum di laut adalah salah satu prioritasnya. "Tentu akan dicari formula pasnya seperti apa, tanpa mengorbankan kewenangan institusi terkait yakni TNIB AL dan Kepolisian," kata Sunarjo.

Untuk itu, tegasnya, Pekerjaan rumah paling awal terkait dengan posisi barunya adalah menyiapkan sejumlah Peraturan Pemerintah (PP) terkait dengan UU No 17/2008 itu.

Menyinggung mengapa Dirjen Perhubungan Laut yang baru berasal dari kalangan TNI, dalam hal ini TNI AL, Jusman dalam sambutan pelantikan mengaku sebagai inisiatif sendiri. "Ini inisiatif saya sendiri dan datang ke Mabes TNI AL, kemudian setelah didapat, saya usulkan ke Tim Penilai Akhir (TPA). Calon dari dalam dua orang dan satu dari luar," kata Jusman.

TPA yang dipimpin Wapres Jusuf Kalla, kata Jusman, kemudian memilih dari TNI AL. Atas emua itu, kini, status perwira TNI AL-nya sudah dilepas dan menduduki jabatan PNS dengan pangkat golongan IVE. (sumber)