TNI AL Dorong Deplu Selesaikan Ambalat

SALING klaim di perairan Ambalat akan terus terjadi selama masih ada sengketa garis batas antara RI dan Malaysia. TNI AL mendorong Departemen Luar Negeri (Deplu) segera menyelesaikan masalah ini.

"Kalau tidak Malaysia tetap menganggap itu wilayah mereka. Upaya perundingan dapat mengurangi konflik di lapangan," kata Kepala Staf TNI AL (KSAL) Laksamana Tedjo Edhy Purdijatno di Sekolah Staf dan Komando TNI AL, Jakarta, Jumat (14/11).

KSAL mengakui, eskalasi pelanggaran di wilayah kaya minyak itu meningkat belakang ini. Karena masih ada perbedaan batas laut, kerap kali kapal perang Malaysia masuk ke wilayah Indonesia. Namun, biasanya kapal Malaysia langsung ke luar saat bertemu kapal perang RI.

"Kami selalu komunikasi dan menggiring mereka ke luar," katanya. Meski sering bersengketa, tambah Tedjo, tidak pernah ada benturan karena masing-masing pihak mengikuti prosedur yang berlaku. Prajurit di lapangan juga sepenuhnya mengerti sengketa harus diselesaikan dengan cara diplomatik.

"Setiap Malaysia melakukan pelanggaran, Indonesia selalu memberikan nota diplomatik lewat Deplu," kata lulusan Akademi Angkatan Laut tahun 1975 itu. Dalam mengamankan Ambalat, matra laut menyiagakan lima hingga enam kapal perang. Tiga kapal berpatroli mengamankan seluruh area, sisanya siaga di tempat.

"Belum ada penambahan kekuatan, hanya mengintensifkan prosedur pengamanan yang ada," katanya. Komisi I (Bidang Pertahanan) DPR telah merekomendasikan pemerintah benar-benar dapat mengamankan Blok Ambalat, termasuk kegiatan eksplorasi yang dilakukan para investor.

"TNI juga harus menyusun langkah antisipasi terhadap berbagai manuver dan provokasi yang potensial dilakukan Malaysia," kata Ketua Komisi I Theo L Sambuaga. Sebelumnya, Panglima TNI Jenderal Djoko Santoso mengatakan, dalam setiap perundingan Malaysia tetap berkeras blok Ambalat merupakan bagian dari teritorinya.

Bahkan mereka mengirimkan salinan nota diplomatik yang intinya memprotes kehadiran kekuatan TNI di Blok Ambalat. TNI akan bahas sengketa perbatasan ini pada General Border Committee Malaysia-Indonesia yang akan diadakan tahun depan di Jakarta.