Anggaran Pertahanan TNI Harus Sepadan Singapura

PENGAMBILALIHAN bisnis TNI perlu dibarengi dengan kebijakan menaikkan alokasi anggaran pertahanan, khususnya untuk kesejahteraan prajurit TNI dan keluarganya. Sebagai negara dengan populasi terbanyak dan wilayah terluas di Asia Tenggara, postur TNI teritung kecil, dibanding negara tetangga yang kecil, seperti Singapura.

"Anggaran pertahanan Singapura justru 238 persen lebih besar dibanding RI," kata Direktur Eksekutif Institute of Defence and Security Studies (IODAS) Connie Rahakundini Bakrie, di Jakarta, Rabu.

Menurut Connie, anggaran pertahanan Singapura mencapai 5,3 persen dari PDB. Sementara Indonesia, hanya mengalokasikan 0,93 persen PDB. Penulis buku Pertahanan Negara dan Postur TNI Ideal itu menyebutkan, untuk mewujudkan TNI yang profesional, pemerintah dan DPR perlu memberikan jaminan penuh bagi peningkatan tidak hanya postur militernya, tetapi juga kesejahteraan anggotanya.

"Sistem persenjataannya minimal identik dengan Singapore Armed Forces (Angkatan Bersenjata Singapura) yang disesuaikan dengan kondisi Indonesia," kata Connie. Pada Tahun Anggaran 2008, dari usulan anggaran TNI sekitar Rp127 triliun baru terealisasi Rp36,9 triliun, atau hanya sepertiga dari anggaran yang dibutuhkan. Selama ini untuk memenuhi kekurangan anggaran sebanyak 70 persen, TNI memaksimalkan bisnisnya.

"Untuk memenuhi kebutuhannya, TNI mendapatkannnya dari bisnis," kata anggota Komisi I DPR Happy Bone dalam sebuah diskusi Reformasi dan Bisnis TNI, di Jakarta, beberapa waktu silam.

Menurut Bone, dari anggaran TNI yang telah dipenuhi tersebut, Rp19,7 triliun digunakan untuk gaji pegawai, belanja, dan pemeliharaan barang. Karena itu, pemerintah harus menambah porsi Rp19,7 triliun agar TNI tidak mencari sumber-sumber lain.

"Pemerintah harus memiliki political will untuk menambah Rp19,7 triliun itu agar TNI tidak mencari sumber-sumber lain yang akan menghilangkan profesionalismenya," kata Bone. TNI harus mempertahankan profesionalismenya. Karena itu, harus ada kontrol dari sipil dalam hal ini legislatif, karena walaupun TNI tidak bisa ikut berpolitik, berbisnis, tapi TNI masih punya rakyat.