Selat Malaka Aman dari Perompakan

JAKARTA - Panglima TNI Jenderal Djoko Santoso memastikan hingga saat ini kondisi krisis perekonomian global masih belum berdampak meningkatkan kerawanan di kawasan Selat Malaka maupun permintaan penambahan pengamanan dari para pihak atau negara pengguna salah satu jalur perdagangan dan lalu lintas laut terpadat di dunia tersebut.

Pernyataan itu disampaikan Djoko, Kamis (20/11), usai membuka seminar Seminar Indo Defence dan Indo Aerospace 2008, yang digelar di Excecutive Club Persada, Halim Perdanakusumah. Turut hadir dalam acara itu Menteri Pertahanan Juwono Sudarsono dan Menteri Perhubungan Jusman Safeii Djamal.

"Sekarang ini justru akibat krisis global, banyak kapal-kapal angkut dari berbagai negara malah hanya 'nongkrong' saja di pelabuhan-pelabuhan Amerika Serikat dan Uni Eropa. Akibatnya tentu saja, kemungkinan terjadi perompakan atau eskalasi ancaman terhadap keamanan di kawasan itu juga berkurang," ujar Djoko.

Saat ini, menurut Djoko, langkah pengamanan kawasan Selat Malaka ditangani bersama dalam berbagai bentuk kerja sama antar negara pantai di sekitar wilayah itu. Jika sebelumnya Indonesia bekerja sama dengan Malaysia dan Singapura, maka sejak dua bulan lalu Thailand juga ikut bergabung. Keempat negara tersebut bersama-sama menggelar patroli udara maupun laut secara terpadu, untuk mengamankan kawasan Selat Malaka.

Khusus TNI, pada Desember mendatang dipastikan akan menambah satu pos TNI Angkatan Laut di Pulau Nipah, Kepulauan Riau, yang berada tidak jauh dari kawasan Selat Malaka. "Saat pertemuan antar Panglima Angkatan Bersenjata negara-negara Asia Pasifik di Denpasar, Bali, kemarin diketahui sepanjang tahun 2007 tidak lagi terjadi perompakan di sana. Kalau pun ada hanya penyelundupan, yang sepanjang tahun 2008, delapan dari 10 penyelundupan ditangkap dan digagalkan oleh Indonesia," ujar Djoko.

Sementara itu dalam kesempatan sama, Menteri Pertahanan Juwono Sudarsono menambahkan, kerja sama pengamanan kawasan Selat Malaka antar keempat negara tadi juga memanfaatkan bantuan dari negara-negara pengguna wilayah perairan tersebut.(sumber)